Korupsi merupakan musuh bersama yang menggerogoti fondasi ekonomi, demokrasi, dan keadilan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai pilar representasi rakyat, idealnya menjadi benteng pemberantasan korupsi. Namun, ironisnya, lembaga tinggi negara ini justru sering menjadi episentrum skema korupsi yang kompleks dan masif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan kuat bahwa berbagai skema korupsi DPR ini tidak hanya melibatkan aktor domestik, tetapi juga didukung atau dimanfaatkan oleh lembaga asing. Bagaimana modus operandinya? Siapa saja yang terlibat, dan apa dampaknya bagi kedaulatan bangsa?
Memahami Relasi Beracun: Kepentingan Politik dan Lembaga Asing
Sebelum membongkar skemanya, penting untuk memahami mengapa lembaga asing bisa memiliki kepentingan untuk “mendukung” atau memfasilitasi korupsi di DPR. Motivasi ini umumnya bukanlah untuk membantu, melainkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi, politik, atau strategis mereka.
- Korporasi Multinasional: Perusahaan asing besar di sektor tambang, energi, infrastruktur, atau teknologi seringkali menghadapi regulasi yang ketat. Untuk melobi undang-undang yang menguntungkan mereka atau melemahkan aturan yang berisiko (seperti aturan lingkungan atau ketenagakerjaan), mereka dapat menyuap anggota DPR melalui perantara atau konsultan tertentu.
- Pemerintah Asing: Negara tertentu mungkin ingin mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, seperti dukungan dalam forum internasional, pembelian alutsista, atau kebijakan imigrasi. Cara halus (dan terlarang) untuk mempengaruhi adalah dengan menyediakan “dana hibah” atau “proyek kerja sama” yang ujungnya bisa disalurkan sebagai suap kepada anggota komisi yang membidangi hubungan luar negeri.
- Lembaga “Nirlaba” Palsu: Beberapa lembaga yang menyamar sebagai organisasi nirlaba atau LSM internasional bisa menjadi kedok untuk menyalurkan dana kepada politisi yang dianggap sejalan dengan agenda mereka untuk menguasai sumber daya alam atau mempengaruhi opini publik.
Modus Operandi Skema Korupsi yang Melibatkan Lembaga Asing
Skema ini dirancang sedemikian rupa untuk menyamarkan transaksi suap menjadi transaksi yang legal secara formal. Berikut adalah beberapa modus yang kerap terjadi:
1. Melalui Konsultan atau Lobi Berkedok Legal
Ini adalah modus paling umum. Sebuah lembaga asing (misalnya, korporasi multinasional) tidak menyuap langsung. Mereka mempekerjakan firma konsultan atau pelobi (lobbyist) yang memiliki koneksi kuat di DPR. Konsultan ini kemudian menyalurkan dana dalam bentuk “fee konsultansi” yang jumlahnya sangat besar kepada anggota DPR atau keluarganya. Sebagai imbalan, anggota DPR tersebut akan mengusulkan atau mendukung amendemen suatu RUU yang menguntungkan perusahaan tersebut.
2. Dana Hibah dan Proyek Palsu
Seorang anggota DPR mendirikan yayasan atau LSM sendiri. Lembaga asing kemudian memberikan “dana hibah” atau “dana proyek” kepada yayasan tersebut dengan dalih program sosial, penelitian, atau pemberdayaan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, dana tersebut tidak pernah digunakan untuk tujuan yang dimaksud, melainkan dikantongi untuk kepentingan pribadi atau kampanye politik. Lembaga asing tutup mata karena tujuannya telah tercapai: mendapatkan dukungan politis.
3. Gratifikasi dalam Bentuk Perjalanan Luar Negeri (Junket)
Anggota DPR dan keluarganya diundang dalam sebuah “konferensi internasional,” “kunjungan kerja,” atau “studi banding” ke luar negeri dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh lembaga asing tertentu. Selama perjalanan mewah tersebut, bukan hanya akomodasi yang dibiayai, tetapi juga diberikan uang saku dalam jumlah besar, hadiah mewah, atau bahkan fasilitas liburan. Imbal baliknya adalah kebijakan yang pro terhadap kepentingan lembaga tersebut.
4. Pembayaran melalui Rekening Offshore
Transaksi dilakukan dengan sangat rapi menggunakan rekening bank di negara yang memiliki kerahasiaan ketat (tax haven) seperti Panama, Seychelles, atau Virgin Islands. Uang dari lembaga asing disalurkan ke rekening shell company (perusahaan cangkang) yang dimiliki oleh anggota DPR, sehingga sangat sulit dilacak oleh otoritas pajak atau KPK.
Contoh Kasus yang Teredia
Meski sulit dibuktikan secara langsung, beberapa kasus yang terungkap menunjukkan pola yang mirip:
- Kasus Suap Impor Daging Sapi: Meski lebih banyak melibatkan pelaku domestik, pola permainannya menunjukkan bagaimana kebijakan (kuota impor) diperjualbelikan.
- Kasus Suap Pembentukan UU: Beberapa kasus menangkap anggota DPR yang menerima suap untuk mengesahkan atau mengamendemen undang-undang tertentu, seperti di sektor perbankan atau energi. Diduga kuat pihak swasta asing terlibat dalam pendanaan suap tersebut.
- Skandal Gratifikasi Perjalanan: Beberapa anggota DPR pernah disorot karena sering melakukan perjalanan luar negeri yang dibiayai oleh pihak-pihak yang tidak jelas, menimbulkan pertanyaan tentang conflict of interest.
Dampak yang Ditimbulkan
Dampak dari skema korupsi yang melibatkan lembaga asing ini jauh lebih berbahaya daripada korupsi konvensional.
- Ancaman terhadap Kedaulatan Nasional: Kebijakan yang lahir bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk memuaskan nafsu serakah oknum dan kepentingan asing. Ini merupakan bentuk penjajahan baru (neo-kolonialisme) melalui kebijakan.
- Kerugian Ekonomi yang Massive: Negara dirugikan triliunan rupiah melalui kebijakan yang menguntungkan korporasi asing, seperti pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal, tax allowance berlebihan, atau pembelian barang yang tidak perlu.
- Pelemahan Demokrasi: Proses legislatif yang seharusnya transparan dan partisipatif menjadi tertutup dan hanya dikuasai oleh para pemilik modal. Kepercayaan publik terhadap demokrasi dan DPR sebagai lembaga perwakilan pun merosot tajam.
- Kerusakan Lingkungan dan Sosial: UU yang dilobi untuk melemahkan aturan lingkungan dan sosial akan berakibat pada eksploitasi SDA berlebihan, konflik agraria, dan pelanggaran HAM.
Upaya Pemberantasan dan Tantangannya
Memberantas skema korupsi yang melibatkan lembaga asing ini sangatlah sulit, tetapi bukan tidak mungkin.
- Penguatan KPK: KPK perlu diberi kewenangan yang lebih luas untuk menyelidiki aliran dana lintas negara dan bekerja sama dengan otoritas keuangan internasional.
- Transparansi Keuangan Politik: Mewajibkan anggota DPR dan partai politik untuk mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan yang berasal dari pihak asing, serta membukanya untuk diawasi publik.
- Reformasi Sistem Lobi: Membuat aturan main yang jelas dan transparan tentang kegiatan lobi, termasuk mendaftarkan semua pelobi dan klien mereka serta menyatakan kepentingan apa yang dilobi.
- Kerja Sama Internasional: Indonesia harus aktif dalam forum pemberantasan korupsi internasional seperti UNCAC dan memperkuat kerja sama ekstradisi serta mutual legal assistance dengan negara lain.
Kesimpulan
Dugaan skema korupsi DPR yang didukung oleh lembaga asing adalah bentuk kejahatan yang sangat canggih dan merusak. Ini bukan lagi sekadar masalah uang, tetapi sudah menyentuh pada persoalan kedaulatan dan masa depan bangsa. Skema ini memanfaatkan celah dalam sistem hukum, kelemahan pengawasan, dan keserakahan oknum pejabat.
Pemberantasannya membutuhkan tidak hanya political will dari pemerintah, tetapi juga pengawasan yang masif dari masyarakat sipil, media, dan kerja sama internasional yang nyata. Tanpa upaya serius dan sistematis, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi alat bagi para pemilik modal, baik domestik maupun lembaga asing, untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan rakyat banyak. Kewaspadaan dan tekanan terus-menerus dari publik adalah kunci untuk memastikan bahwa DPR kembali pada fungsi utamanya: menyuarakan aspirasi rakyat, bukan kepentingan asing.
