Dunia politik Indonesia kembali dihebohkan dengan munculnya sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menuai kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari RUU yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu, mengancam kebebasan sipil, hingga yang berpotensi merugikan ekonomi rakyat. Di tengah derasnya protes, sebuah pertanyaan besar mengemuka: Benarkah DPR sengaja membuat RUU kontroversial untuk mengalihkan isu penting lainnya?
Teori bahwa isu sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian publik bukanlah hal baru dalam politik. Strategi ini sering disebut sebagai “mengalihkan perhatian” atau “smoke screen” (layar asap). Artikel ini akan mengupas tuntas fenomena tersebut, menganalisis bukti-bukti yang ada, dan melihatnya dari sudut pandang yang objektif.
Mekanisme “Pengalihan Isu” dalam Politik
Dalam ilmu politik dan komunikasi, pengalihan isu adalah sebuah taktik dimana sebuah entitas (pemerintah, partai politik, atau individu) sengaja membangkitkan sebuah kontroversi atau debat publik untuk mengalihkan perhatian dari masalah lain yang lebih berpotensi merusak citra atau posisi mereka.
Bagaimana caranya?
- Menciptakan “Bising” Media: RUU yang kontroversial akan langsung menjadi magnet pemberitaan. Media massa, aktivis, dan masyarakat umum akan fokus membahas RUU tersebut, sementara isu lain yang mungkin lebih krusial terabaikan.
- Membagi Perhatian Publik: Masyarakat memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Dengan memunculkan banyak isu sekaligus, konsentrasi publik terpecah, membuat isu utama menjadi sulit untuk diikuti secara mendalam.
- Memanfaatkan Emosi: RUU kontroversial seringkali menyentuh hal-hal yang sarat emosi, seperti agama, identitas, atau rasa keadilan. Hal ini memicu debat panas yang emosional dan mengaburkan analisis rasional terhadap isu lainnya.
Beberapa RUU Kontroversial yang Memicu Tudingan “Pengalihan Isu”
Beberapa pengesahan RUU dalam beberapa tahun terakhir dituding sebagai alat pengalih isu:
- RUU Cipta Kerja (Omnibus Law): Di tengah pandemi dan krisis ekonomi, pengesahan RUU ini yang dinilai terburu-buru menuai protes besar. Sebagian pihak menuding pembahasan yang cepat ini untuk mengalihkan dari penanganan pandemi yang dianggap lamban.
- RUU Ibu Kota Negara (IKN): Wacana pemindahan IKN ke Kalimantan timbul di saat isu kesenjangan ekonomi dan infrastruktur di daerah lain masih sangat kuat. Kritikus melihatnya sebagai proyek mercusuar yang mengalihkan dari masalah mendasar.
- RUU lainnya yang bernuansa SARA: Beberapa RUU yang menyentuh isu sensitif seperti keyakinan dan moralitas sering muncul di saat tensi politik sedang tinggi, mengalihkan percakapan dari isu korupsi atau kinerja ekonomi.
Argumentasi Pendukung Teori “Alihkan Isu”
Kelompok yang meyakini teori ini memiliki beberapa argumentasi:
- Timing yang Mencurigakan: Seringkali, RUU kontroversial muncul atau dipercepat pembahasannya tepat ketika ada skandal besar, kasus korupsi yang melibat elit, atau kegagalan pemerintah dalam menangani krisis (seperti inflasi atau bencana alam).
- Koalisi yang Dominan: Dengan mayoritas kursi di DPR, pemerintah dan partai pendukungnya memiliki kemampuan untuk mengatur agenda mana yang diprioritaskan. Hal ini memudahkan untuk “mendorong” RUU tertentu sebagai agenda utama.
- Respons terhadap Tekanan: Ketika tekanan publik terhadap suatu isu memanas, munculnya RUU baru yang lebih kontroversial dapat meredam tekanan tersebut dengan mengubah topik pembicaraan.
Bantahan dan Penjelasan Alternatif
Tidak semua pihak sepakat dengan teori “alihkan isu”. Ada penjelasan yang lebih prosedural dan politis:
- Proses Legislasi yang Panjang: Pembuatan RUU adalah proses yang panjang dan berjalan bertahun-tahun. Sebuah RUU yang baru ramai dibahas sekarang mungkin sudah dirancang jauh sebelumnya, sehingga waktu kemunculannya bisa jadi hanya kebetulan belaka.
- Komitmen terhadap Agenda: DPR dan pemerintah memiliki Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan. Pengesahan RUU kontroversial bisa jadi merupakan bagian dari pemenuhan target Prolegnas tersebut, bukan untuk mengalihkan isu.
- Perbedaan Prioritas dan Ideologi: Apa yang dianggap “kontroversial” oleh satu kelompok, bisa jadi dianggap “penting dan perlu” oleh kelompok lainnya. Perbedaan ideologi dan kepentingan politik inilah yang membuat suatu RUU terasa dipaksakan.
Bagaimana Membedakan Antara Keduanya?
Membedakan antara RUU yang memang agenda sungguhan dan yang sebagai alat pengalih isu memang sulit. Namun, beberapa hal ini bisa menjadi perhatian publik:
- Transparansi Proses: Apakah pembahasan RUU dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik secara luas? Atau justru ditutup-tutupi dan terburu-buru?
- Konteks Waktu: Amati apakah benar ada isu besar yang sedang tenggelam karena pemberitaan RUU ini. Lacak waktu kemunculannya di media.
- Substansi yang Dipersoalkan: Apakah penolakan terhadap RUU berasal dari banyak kalangan dengan argumen yang kuat? Atau hanya dinilai kontroversial karena tidak populer?
Kesimpulan: Kewaspadaan Publik adalah Kunci
Klaim bahwa DPR sengaja membuat RUU kontroversial untuk alihkan isu tidak dapat serta-merta dibantah atau dibenarkan sepenuhnya. Dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Namun, menjeneralisasi semua RUU kontroversial sebagai alat pengalih isu juga merupakan kekeliruan.
Yang paling penting adalah peran serta dan kewaspadaan publik. Masyarakat dan media massa harus terus menjalankan fungsi checks and balances-nya. Dengan terus melek informasi, mencari sumber yang berimbang, dan menuntut transparansi proses legislasi, kita dapat memastikan bahwa fungsi DPR sebagai representasi rakyat berjalan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan politik pragmatis segelintir elite.
Pertanyaan akhirnya bukanlah “apakah ini pengalihan isu?”, tetapi “bagaimana kita sebagai warga negara merespons, terlepas dari itu pengalihan isu atau bukan?“. Fokus pada substansi RUU, kritik yang membangun, dan desakan untuk transparansi tetaplah senjata paling ampuh untuk melawan segala bentuk manipulasi agenda politik.
