Istilah “Krismon 1998” atau Krisis Moneter 1998 telah terpatri dalam dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar peristiwa ekonomi, Krismon adalah titik balik sejarah yang meruntuhkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dan membuka babak baru reformasi. Namun, di balik narasi umum tentang jatuhnya nilai tukar Rupiah dan gejolak pasar, banyak analis yang mempertanyakan: apakah Krismon 1998 murni kesalahan kebijakan ekonomi, atau ada agenda terselubung yang bermain di balik layar?
Artikel ini akan mengupas secara mendalam akar penyebab, kronologi, dan dampak Krismon, serta menganalisis berbagai teori mengenai kepentingan politik dan ekonomi yang diduga menjadi agenda di balik tragedi nasional ini.
Akar Penyebab Krismon 1998: Fondasi yang Rapuh
Krisis tidak terjadi dalam satu malam. Krismon 1998 adalah puncak gunung es dari akumulasi masalah struktural dalam perekonomian Indonesia selama puluhan tahun.
- Ketergantungan pada Modal Asing Jangka Pendek: Pemerintah dan swasta banyak meminjam dana dalam bentuk dollar AS (utang luar negeri) dengan suku bunga rendah. Dana ini seringkali diinvestasikan dalam proyek-proyek yang tidak produktif dan bersifat spekulatif, seperti properti.
- Sistem Perbankan yang Lemah: Banyak bank yang tidak sehat, dengan praktik Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang sarat nepotisme dan kolusi (dikenal sebagai “KKN”). Hutang swasta dianggap memiliki “jaminan” terselubung dari negara.
- Nilai Tukar Rupiah yang Dikendalikan (Managed Floating): Kebijakan ini membuat Rupiah terlihat stabil, padahal sebenarnya overvalued (terlalu kuat), sehingga menyulitkan ekspor dan membuat Indonesia rentan terhadap serangan spekulan.
- Defisit Transaksi Berjalan yang Tinggi: Nilai impor Indonesia jauh lebih besar daripada ekspor, yang berarti uang lebih banyak keluar daripada masuk.
Kronologi Keruntuhan: Dari Thailand ke Indonesia
Gelombang Krismon 1998 bermula dari Thailand pada Juli 1997, ketika Baht Thailand jatuh akibat serangan spekulan. Krisis dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia.
- Juli 1997: Indonesia terpaksa melepas sistem nilai tukar dan membiarkan Rupiah mengambang bebas. Nilai Rupiah langsung terjun bebas.
- Oktober 1997: Indonesia meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan paket penyelamatan senilai USD 43 miliar. Namun, paket ini disertai syarat-syarat reformasi struktural yang keras (austerity measures), seperti menaikkan suku bunga, mencabut subsidi, dan menutup bank-bank bermasalah.
- November 1997: Penutupan 16 bank bermasalah justru memicu bank run (penarikan dana besar-besaran) dan memperparah krisis kepercayaan.
- Januari – Juni 1998: Rupiah menyentuh titik terendah sejarah, mencapai sekitar Rp 16.650 per USD 1. Inflasi melonjak hingga 70%, harga sembako menjadi tidak terjangkau, dan dunia usaha kolaps. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terjadi di mana-mana, memicu gelombang pengangguran dan kemiskinan.
Dampak Sosial-Politik: Puncak Gunung Es
Dampak Krismon 1998 melampaui sektor ekonomi. Krisis ini memicu gejolak sosial-politik yang dahsyat:
- Kerusuhan Mei 1998: Aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi (Reformasi) berujung pada kerusuhan massal di Jakarta dan beberapa kota besar. Peristiwa tragis ini ditandai dengan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan etnis, terutama terhadap warga keturunan Tionghoa.
- Tragedi Trisakti: Penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi pemicu langsung kerusuhan besar dan memicu kemarahan publik nasional.
- Lengsernya Soeharto: Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun, akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.
Agenda Terselubung di Balik Krismon 1998: Analisis dan Teori
Inilah bagian yang sering memicu perdebatan. Banyak pihak melihat Krismon 1998 bukan sebagai insiden ekonomi biasa, melainkan sebagai sebuah krisis yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.
1. Agenda Politik: Menjegal Kekuasaan Soeharto
Teori ini menyatakan bahwa krisis sengaja diperdalam untuk menjatuhkan rezim Soeharto yang otoriter. Dengan melumpuhkan perekonomian—pangkal kekuasaan Orde Baru—oposisi domestik yang didukung oleh kekuatan internasional dapat memaksa Soeharto turun tahta. Keruntuhan ekonomi menciptakan legitimasi bagi tuntutan reformasi total.
2. Agenda Ekonomi: Konspirasi Kapitalis Global
Teori ini percaya bahwa Krismon 1998 adalah bagian dari strategi negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional (seperti IMF) untuk:
- Memonopoli Perekonomian: Dengan menjatuhkan Rupiah, aset-aset strategis Indonesia (perusahaan, bank, sumber daya alam) dapat dibeli dengan harga murah oleh korporasi asing.
- Menerapkan Kebijakan Neoliberal: Paket bailout IMF memaksa Indonesia membuka pasarnya lebih lebar, memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mengurangi peran negara dalam ekonomi—sebuah agenda neoliberal yang menguntungkan kepentingan modal global.
- Melemahkan Kedaulatan Ekonomi: Intervensi IMF dianggap telah melucuti kedaulatan Indonesia dalam mengatur kebijakan ekonominya sendiri.
3. Perang Mata Uang dan Spekulan Internasional
Tokoh seperti George Soros dan para spekulan hedge fund dituding sebagai dalang di balik krisis. Melalui aksi “short selling” mata uang Asia, mereka mendapat keuntungan miliaran dollar dari penderitaan rakyat Indonesia dan negara lainnya. Tindakan mereka dianggap sebagai bentuk “perang ekonomi” modern.
Kesimpulan: Pelajaran Pahit dari Sejarah
Apapun agenda terselubung di baliknya, Krismon 1998 telah meninggalkan luka dan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan betapa berbahayanya ketergantungan pada utang luar negeri dan modal asing spekulatif, pentingnya tata kelola perbankan yang sehat, transparansi, dan pemberantasan KKN.
Krisis ini membuktikan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sebuah rezim yang dibangun di atas fondasi korupsi dan nepotisme pada akhirnya akan runtuh ketika dihadapkan pada badai ekonomi global. Mengungkap kebenaran seputar Krismon 1998 bukan hanya soal menelisik sejarah, tetapi juga sebagai peringatan agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
